Langsa | ms-langsa.go.id. | Kamis, 12 November 2026, Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan memastikan pelaksanaan tugas kepaniteraan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Langsa melaksanakan rapat koordinasi bulanan bersama Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan, Ibu Rahmi Purnama Melati, S.H.I. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Langsa, Ibu Anny Suryani, S.Ag., M.H. diikuti oleh seluruh jajaran Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Langsa. Rapat dilaksanakan di ruang Media Center Mahkamah Syar’iyah Langsa dimulai pukul 14.30 WIB.
Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kepaniteraan, sekaligus membahas berbagai kendala serta langkah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti guna mewujudkan tertib administrasi perkara dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah hal penting menjadi perhatian bersama, baik dari aspek administrasi perkara, ketepatan penginputan data, pengelolaan arsip, maupun kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
Pertama, Evaluasi Administrasi Perkara dan Kelengkapan Dokumen.
Dalam pembahasan administrasi perkara, disampaikan bahwa masih terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum diperbarui dan perlu segera disesuaikan dengan ketentuan terbaru. Salah satunya adalah prosedur mediasi yang perlu mencantumkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022. Selain itu, formulir pengajuan informasi juga perlu diperbarui agar mengacu pada SK KMA Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
Rapat juga menekankan pentingnya melakukan peninjauan dan pembaruan seluruh SOP yang berlaku. Pengumpulan SOP yang telah direviu agar segera diselesaikan sehingga seluruh prosedur kerja memiliki pedoman yang sesuai dengan regulasi terkini. Formulir terkait panggilan elektronik juga menjadi perhatian karena masih menggunakan ketentuan lama dan perlu disesuaikan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.
Selain itu, kelengkapan identitas para saksi dalam administrasi perkara perlu lebih diperhatikan. Pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, serta jenis identitas lainnya harus dilakukan secara lengkap dan teliti agar data perkara yang tercatat benar-benar akurat.
Kedua, Peningkatan Ketepatan Penginputan dan Pengelolaan Data Perkara.
Rapat juga membahas pentingnya kedisiplinan dalam penginputan data dan dokumen perkara ke dalam sistem informasi. Setiap dokumen yang telah selesai diproses harus segera diunggah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
Penginputan Berita Acara Sidang (BAS) diharapkan dapat dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan sidang. Apabila terdapat kendala, penginputan paling lambat dilakukan dalam waktu dua hari. Apabila terdapat revisi dokumen, perbaikan dapat dilakukan tanpa harus mengunggah ulang dokumen dari awal.
Terkait pengelolaan arsip perkara, disampaikan pula bahwa arsip harus segera ditata dan diunggah setelah proses administrasi selesai, dengan batas waktu maksimal sepuluh hari. Hal ini penting untuk memastikan dokumen perkara tersimpan secara tertib, mudah ditemukan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selanjutnya, pelaksanaan ikrar setelah perkara berkekuatan hukum tetap (BHT) juga menjadi perhatian agar dapat segera ditindaklanjuti pada hari yang sama sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Ketiga, Evaluasi Capaian Kinerja dan Penilaian SIPP.
Dalam rapat tersebut turut dibahas capaian penilaian kinerja kepaniteraan, termasuk nilai PBT (Pemberitahuan Isi Putusan). Disampaikan bahwa capaian nilai PBT saat ini sebesar 69,032%. Oleh karena itu, seluruh petugas terkait diharapkan lebih memperhatikan ketepatan waktu penginputan data. Keterlambatan penginputan lebih dari tiga hari dapat mengurangi nilai penilaian, sedangkan keterlambatan lebih dari delapan hari dapat menyebabkan nilai menjadi nol.
Publikasi putusan juga menjadi salah satu hal yang perlu segera diperbaiki, mengingat masih terdapat tiga perkara yang dokumen putusannya belum terbaca dengan baik. Selain itu, berdasarkan data per tanggal 12 November 2026, jumlah sisa perkara tercatat sebanyak 118 perkara. Data tersebut menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara.
Pembahasan lainnya mencakup kelengkapan dokumen BAS yang masih belum seluruhnya diunggah, penilaian data dan dokumen elektronik pada penerbitan akta cerai, serta tindak lanjut pengiriman berkas perkara banding yang masih tertunda pada dua perkara.
Keempat, Evaluasi Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.
Dari aspek sarana dan prasarana, rapat membahas kebutuhan perangkat kerja untuk menunjang kelancaran pelayanan dan administrasi kepaniteraan. Beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian antara lain penyediaan lima unit komputer untuk mendukung meja layanan, satu unit scanner untuk PTSP, tablet informasi bagi masyarakat, serta perangkat scanner khusus untuk pengelolaan arsip.
Selain itu, dibahas pula penataan layout jadwal operasional pelayanan agar informasi mengenai waktu dan mekanisme pelayanan dapat tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Pemasangan stiker atau penanda informasi pada area Kepaniteraan dan PTSP, pengadaan CCTV pada area PTSP, serta peningkatan kebersihan ruang tahanan juga menjadi bagian dari evaluasi sarana dan prasarana.
Melalui rapat koordinasi ini, Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan, Ibu Rahmi Purnama Melati, S.H.I., bersama Panitera dan seluruh jajaran kepaniteraan menekankan pentingnya komitmen, ketelitian, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas. Seluruh catatan hasil evaluasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Dengan adanya rapat koordinasi bulanan ini, MS Langsa berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan kinerja, baik dalam pengelolaan administrasi perkara, tertib pengarsipan, pemenuhan standar pelayanan, maupun optimalisasi sarana dan prasarana. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.
(Editor: Yn)
