15 Pengunjung Melihat
Langsa | ms-langsa.go.id. | Jum’at, 20 November 2026, Mahkamah Syar’iyah Langsa menyambut baik dan memfasilitasi kegiatan penelitian akademis yang dilakukan oleh mahasiswa Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Samudra, pada hari ini, Jumat (20/11/2026), bertempat di Ruang Mediasi Mahkamah Syar’iyah Langsa.

Kegiatan penelitian awal ini dilaksanakan oleh saudari Listy Pitta Walyah (NIM 220101077) berdasarkan surat permohonan izin penelitian resmi dari Fakultas Hukum Universitas Samudra Nomor: 2482/DST/UN54.1/PK.03.08/2026 tertanggal 13 November 2026.
Dalam pelaksanaannya, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum tersebut melakukan sesi wawancara mendalam dengan Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, Bapak Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H., selaku narasumber. Adapun topik yang dikaji merupakan bagian dari penyusunan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Perspektif Keadilan Bagi Korban Anak dalam Tindak Pidana Pemerkosaan pada Putusan Nomor 9/JN/2026/MS.LGS”.
Di sela-sela kegiatan wawancara di Ruang Mediasi, Bapak Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H., menyampaikan bahwa Mahkamah Syar’iyah Langsa senantiasa terbuka terhadap dunia akademisi, khususnya dalam mendukung pengembangan kajian hukum syar’iyah dan peradilan di Kota Langsa.
“Kami sangat mengapresiasi ketertarikan mahasiswa untuk mengkaji putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah, terutama yang menyangkut isu krusial seperti perlindungan dan keadilan bagi korban anak. Melalui keterbukaan informasi dan diskusi akademis seperti ini, diharapkan lahir kajian hukum yang komprehensif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar beliau.
Selain sesi wawancara bersama hakim narasumber, agenda penelitian ini juga meliputi pengumpulan data terkait serta telaah kasus dan literatur yang relevan guna menunjang validitas penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Dengan adanya sinergi antara lembaga peradilan dan institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Samudra, Mahkamah Syar’iyah Langsa berkomitmen untuk terus mendukung transparansi peradilan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
(Tim Media/Ar)

