Berita Terkini
- Tutup Aktivitas Sepekan, Hakim MS Langsa Sampaikan Pesan Kebersamaan saat Apel Sore
- Ketua Mahkamah Syar’iyah Langsa Hadiri Rapat Paripurna DPRK Langsa Bahas Rancangan APBK dan PROLEK Tahun 2027
- Tingkatkan Kebugaran dan Produktivitas Kerja, Mahkamah Syar’iyah Langsa Gelar Pemeriksaan Kesehatan Berkala Bersama RSU Cut Meutia
- Dukung Pengembangan Kajian Hukum Islam, Hakim MS Langsa Jadi Narasumber Penelitian Mahasiswa UNSAM
- Mahkamah Syar’iyah Langsa Terima Kunjungan Penelitian Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Samudra
- Ketua MS Langsa, Ibu Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., Pimpin Briefing Pagi PTSP, Tekankan Tupoksi dan Alur Koordinasi Berjenjang
- Tingkatkan Kapasitas Tenaga Teknis Yustisial, MS Langsa Ikuti Bimtek Badilag Mahkamah Agung RI
- Tingkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik, Pengelola Website MS Langsa Ikuti Sosialisasi Juknis dan Tata Kelola Website Badilag
- MS Langsa Ikuti Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Menjelang Akhir Tahun Anggaran 2026
- Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, MS Langsa Tekankan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan
01:48 WIB
Home Rincian biaya prodeo yang dibebankan ke negara
3,799 Pengunjung Melihat
Pasal 7 (Biaya Perkara Prodeo)
- Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama.
- Komponen biaya perkara prodeo meliputi:
- Biaya Pemanggilan para pihak
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
- Biaya Sita Jaminan
- Biaya Pemeriksaan Setempat
- Biaya Saksi/Saksi Ahli
- Biaya Eksekusi
- Biaya Meterai
- Biaya Alat Tulis Kantor
- Biaya Penggandaan/Photo copy
- Biaya Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang diminutasi
- Biaya pengiriman berkas.
- Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya.
- Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.
Pasal 8 (Mekanisme Pembiayaan Perkara Prodeo)
- Pemanggilan pertama dilakukan oleh Jurusita tanpa biaya (seperti prodeo murni).
- Apabila permohonan berperkara secara prodeo dikabulkan oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyerahkan salinan amar putusan sela kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam DIPA.
- Kasir kemudian membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dalam Jurnal dan mempergunakannya sesuai kebutuhan selama proses perkara berlangsung.
- Kasir harus terlebih dahulu menyisihkan biaya redaksi dan meterai dari alokasi biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat)
- Dalam hal ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis sementara perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, maka proses selanjutnya dilaksanakan secara prodeo murni.
- Dalam hal terdapat sisa anggaran perkara prodeo sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sisa tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Bendahara Pengeluaran).
- Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
Pasal 9 (Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban)
- Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan.
- Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan untuk penanganan perkara prodeo sesuai ketentuan.
- Dalam hal permohonan prodeo dikabulkan, maka seluruh biaya yang dikeluarkan dari DIPA harus dicatat dalam buku jurnal.
- Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan perkara prodeo melalui SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.